Profil Ruslan

RUSLAN HUSEN

Ruslan Husen Lahir di Tanru Tedong (Sulawesi Selatan) pada tanggal 4 Juni 1984 dari pasangan ayah Hi. Husen dan Ibu Hj. Kallo. Lahir sebagai anak pertama dari 3 (tiga) orang bersaudara. Menempuh pendidikan di SDN Buranga, lulus tahun 1996; SMPN 1 Ampibabo, lulus tahun 1999; SMAN 1 Ampibabo kemudian pindah ke SMK VI-I Balikpapan, lulus tahun 2002; Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako, lulus tahun 2009.

Ketua Komisi Hukum dan HAM Ahlul Bait Indonesia (ABI) Sulawesi Tengah ini, sejak mahasiswa sempat aktiv di organisasi ekstra kampus, sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Palu (2007), Sekretaris Jenderal HMI Badko Inbagtar (2009-2011), Ketua Umum Risma Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Sulawesi Tengah (2006) dan Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Ampibabo (IPMA) tahun 2008.

Bukan hanya itu, suami dari Fatmawati, SE, MM ini juga pernah aktiv di organisasi intra kampus seperti Pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Ketua Umum MPM Darussalam Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Pendiri dan pengurus Lingkar Studi Hukum Universitas Tadulako.

Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Tadulako tahun 2014, yang juga merupakan ayah dari Mutia Amalia dan Mufidah Raihanah ini, bergabung dan menjadi anggota Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah (LBH Sulteng) dan dipercaya memegang jabatan Direktur Operasional (2009-2011). Kini Ia, aktiv di LKBH “Ermas Cintawan, SH & Rekan (mulai tahun 2010-sekarang). Selanjutnya di tahun 2012 sampai sekarang, terdaftar sebagai Penasehat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Tadulako (LBH Untad).

Selain itu, Ia juga tercatat sebagai Sekretaris Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Universitas Tadulako (PKPMK) yang banyak terlibat kerja sama dalam bentuk penelitian, konsultan dan pengembangan kapasitas dengan Pemerintahan Daerah Kota Palu, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali, Sigi dan Buol.

Bukan hanya itu, sejak tahun 2014 dipercaya menjadi Sekretaris Lembaga Analisis Hukum dan HAM (Legal Humanis) yang banyak bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk Program Penyusunan Naskah Akademik Ranperda dan Riset di bidang Hukum.